Jabar Salurkan Bansos Tahap III Hari Ini hingga 13 November

Penyaluran Bansos Provinsi Jabar diDesa Cikupa, Tasikmalaya

Bandung -- Bantuan sosial (bansos) Pemerintah Provinsi Jawa Barat tahap III mulai digulirkan secara serentak ke 27 kabupaten/kota pada hari ini, Selasa (27/10). Pendistribusian dijadwalkan berlangsung selama 18 hari ke depan hingga 13 November 2020.

Total jumlah penerima bansos Pemprov Jabar ini mencapai 1.907.274 Keluarga Rumah Tangga Sasaran (KRTS). Sebanyak 45,1 persen penerima bansos ada di kawasan Bodebek dan Bandung Raya.

Wilayah Bodebek meliputi Kota/Kab Bogor, Kota/Kab Bekasi, Kota Depok sebanyak 359.567 KRTS. Sementara, Bandung Raya meliputi Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Kota Cimahi, dan Kabupaten Bandung Barat ada 499.046 KRTS. 

Daerah paling banyak menerima bansos, yakni Kota Bandung 9,88 persen. Disusul Kabupaten Bandung (9,26 persen), Kabupaten Bogor (7,55 persen), Kabupaten Bandung Barat (6,32 persen).

Kemudian, Kabupaten Garut (5,65 persen). Sementara, daerah paling sedikit, yakni Kabupaten Pangandaran dengan jumlah 0,15 persen dari total KRTS Jabar.   

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil beserta pimpinan lain memantau langsung hari pertama penyaluran bansos ini.

Gubernur memilih meninjau di Kabupaten Garut dengan melepas keberangkatan para pengemudi motor dari PT Pos Indonesia (Persero) yang menuju ke rumah-rumah penerima bansos. 

"Sebagian besar sudah berproses di bantuan ketiga ini. Sementara, per hari ini sesuai rencana. Bantuan keempat nanti akan mengakhiri (disalurkan di akhir tahun), karena ekonomi sekarang sudah membaik. Jadi ekonomi Jawa Barat sudah bergerak di 60 persen," ujar Emil, sapaan Ridwan Kamil dalam keterangan tertulis, Selasa (27/10).

Bansos ini, kata Emil, hanya diberikan dalam keadaan darurat seperti saat situasi pandemi covid-19. Oleh karena itu, dia berharap ekonomi Jabar terus bergerak hingga 90 persen, sehingga tahun depan sudah tidak ada lagi penerima bansos.

"Mudah-mudahan, sisa waktu di November sampai Desember mendekati 80 persen sampai 90 persen. Artinya, kalau sudah angka itu, maka ekonomi sudah normal lagi asal disiplin (protokol kesehatan)," terang dia.

"Saya doakan ekonomi Garut juga terus membaik, sehingga awal tahun depan sudah tidak ada bansos lagi. Karena yang namanya bansos itu adalah darurat, pada saat betul-betul darurat bansos masuk," katanya melanjutkan.

Sementara itu, jumlah nominal bansos tahap tiga sebesar Rp350.000 dari semula Rp500.000. Rincian Rp100.000 tunai dan Rp250.000 berupa sembako. Sembako tersebut terbungkus dalam satu kantong tas kain berdesain batik.

Koordinator Sub Divisi Logistik Sri Endang Marwati menjelaskan nomimal bansos tahap tiga berkurang karena ada penambahan KRTS dari asalnya 1,3 juta menjadi 1,9 juta. Di satu sisi APBD Provinsi makin terbatas. "Cost (biaya) juga bertambah," tutur Sri.

Sri menambahkan Pemprov Jabar dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) memanfaatkan aplikasi Pikobar dalam proses pembersihan data, sehingga tidak akan ada data ganda atau KRTS yang menerima bansos dua kali.

"Untuk tahap tiga ini kita sudah bekerja sama dengan BPKP untuk cleansing data. Dengan Pikobar juga sudah melakukan 23 proses cleansing, sehingga data yang tahap tiga ini insyaallah sesuai dengan yang kita harapkan. Jadi tidak ganda atau dobel penerima," katanya. Sumber CNNIndonesia

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel