Siltap Aparatur Desa Belum Cair, Terpaksa Gali Lobang Tutup Lobang
 |
| Ilustrasi/pixabay |
Karangnews - Sejumlah Kepala Desa dan Aparatur Desa di Tasikmalaya Selatan menjerit, pasalnya Penghasilan Tetap (Siltap) beberapa bulan tak kunjung cair.
Sehingga dengan keadaan seperti ini, Kades dan Aparatur desa dalam menjalankan roda pemerintahan desa banyak mengalami kendala.
Seperti diungkapkan salah satu Kades di Kecamatan Bantarkalong yang tidak mau namanya di sebutkan demi jabatannya, ketika di konfirmasi wartawan, Rabu (23/9/2020) dia mengatakan bahwa sudah 4 bulan tahun 2020 ini, tunjangan penghasilan tetap (Siltap) perangkat Desanya, tak kunjung cair.
Kata dia, untuk menutupi kebutuhan hidup sehari-harinya, mereka terpaksa harus “gali lobang tutup lobang” akibat siltap perangkat desa terlambat turun.
Sementara untuk memenuhi kebutuhan keluarganya sehari-hari terpaksa harus ngutang dulu ke pihak lain. Selama tunjangan belum turun, maka untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari ya saya dapat dari hasil pinjaman. Jadi nanti gajian itu untuk membayar utang. Terpaksa ngutang karena kebutuhan setiap hari tidak bisa ditangguhkan. Terlebih masa panen masih jauh
Lebih lanjut, dia mengatakan, bagi yang punya penghasilan lain, mungkin tidak akan kesusahan seperti perangkat desa yang hanya benar-benar mengandalkan gaji dari tempatnya bekerja.
“Keterlambatan turunnya tunjangan tetap perangkat desa mengakibatkan banyak perangkat yang mengeluh. Saya berharap tunjangan penghasilan tersebut dapat secepatnya cair, agar kami menggali lobangnya tidak terlalu dalam,” ujarnya.
Dia menambahkan, belum cairnya tunjangan tak jarang menjadi pemicu terjadinya biang permasalahan di dalam keluarganya/rumah tangganya.
Hal serupa dikatakan Sekdes Kertasari Kecamatan Cipatujah Opik, dia merasa heran terhadap Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya yang belum juga mencairkan Siltap, padahal di Kabupaten lain dana tersebut sudah dicairkan.
Tentu saja hal ini jelas mengganggu pelayanan kepada masyarakat terutama untuk biaya operasional kegiatan yang ada di desa.
“Hampir setiap tahun kami harus mencari pinjaman untuk menutupi biaya operasional desa, karena pencairannya selalu terlambat. Karena apabila tidak ada biaya opersional saya pikir kegiatan yang ada di desa mustahil bisa berjalan dengan maksimal,” katanya.
Dengan demikian Opik, berharap pemerintah dapat menanggapi persoalan ini. Padahal pemerintah desa sudah mengajukan untuk pencairan dana Siltap ini ke pemkab.Tasikmalaya, tapi tidak ada kabar beritanya sampai sekarang, karena Tidak alasan pemerintah menahan dana tersebut, karena hampir semua desa saat kondisinya sedang menjerit. (RD) sumber : obormerah.com